Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembinaan PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional

On Agustus 18, 2019

Berikut ini kami bagikan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembinaan PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional dalam format PDF yang bisa di Download Gratis.

Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2019
Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2019 

Pasal 2

(1) Jenis JF ASN yang dapat diisi oleh PPPK terdiri atas:

a. JF keahlian;  ; Terdiri atas 
  • ahli utama;
  • ahli madya;
  • ahli muda; dan
  • ahli pertama.
b. JF Keterampilan ; Terdiri atas
  • penyelia;
  • mahir;
  • terampil; dan
  • pemula.
Jenis JF ASN yang dapat diisi oleh PPPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jenis Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK.

Pasal 3
  1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis JF yang dapat diisi oleh PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
  2. Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
  3. Penyusunan kebutuhan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan pegawai negeri sipil.
  4. Kebutuhan jumlah dan jenis JF yang dapat diisi oleh PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasal 4

(1) Kriteria jenis JF yang dapat diisi oleh PPPK meliputi:
  • Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan pegawai negeri sipil;
  • Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi dalam waktu yang singkat; dan
  • Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi atau uji kompetensi.
(2) Jenis JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi pada setiap jenjang jabatan sesuai dengan penetapan kebutuhan.

Pasal 5
Persyaratan dan Pengangkatan PPPK

(1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dalam JF yang dapat diisi oleh PPPK sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

(2) Pengangkatan PPPK ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan dilakukan melalui Pengangkatan PPPK ke dalam JF.

(3) Persyaratan yang ditetapkan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  • usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  •  tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  • tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  • memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  • memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
  • sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
  • persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
Pasal 6
(1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pengangkatan PPPK dalam JF harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
b. berijazah paling rendah Strata-Satu atau Diploma-Empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan bagi JF keahlian;
c. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan bagi JF ketrampilan;
d. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
e. memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; dan
f. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pola Pembinaan, Kompetensi, dan Penilaian Kinerja bagi PPPK yang Menduduki Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1) Untuk menjamin profesionalitas dan etika profesi serta kinerja pejabat fungsional yang diangkat dari PPPK perlu dilakukan pembinaan, terdiri atas:

  • pembinaan profesionalitas;
  • penegakan disiplin; dan
  • pembinaan etika profesi.

(2) Pembinaan profesionalitas bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh instansi pembina JF.

(3) Penegakan disiplin bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh instansi pemerintah.

(4) Pembinaan etika profesi bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh instansi pembina JF dan organisasi profesi.

(5) Setiap PPPK yang diangkat dalam JF wajib menjadi anggota organisasi profesi JF.

(6) Untuk pembinaan, instansi pengguna JF wajib berkoordinasi dengan instansi pembina JF.

Pasal 10

(1) PPPK yang menduduki JF harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

(2) Kompetensi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

  • Kompetensi Teknis;
  • Kompetensi Manajerial; dan
  • Kompetensi Sosial Kultural.

(3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh instansi pembina.


Pasal 11
(1) Penilaian kinerja PPPK yang menduduki JF bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi kerja.

(2) Penilaian kinerja PPPK yang menduduki JF dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku kerja.

(3) Penilaian kinerja PPPK yang menduduki JF dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Pasal 12
(1) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
meliputi:

  • SKP; dan
  • Perilaku Kerja.

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung dan ditetapkan penilaiannya oleh PyB setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai.

Pasal 13
(1) Pada awal perjanjian kerja, setiap PPPK yang menduduki JF wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

(2) SKP PPPK yang menduduki JF disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

(3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan, dan ditetapkan sebagai target kerja PPPK yang menduduki JF.

(4) Dalam hal kepentingan pelaksanaan tugas yang sangat strategis dalam rangka pencapaian target organisasi, PPK dapat menetapkan SKP sesuai dengan target yang akan dicapai.

(5) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

(6) SKP yang telah disusun digunakan sebagai perjanjian kerja PPPK dengan PyB atau pejabat lain yang didelegasikan.

Pasal 14
(1) Untuk menjamin objektivitas dan kelancaran penilaian, PPPK yang menduduki JF wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja untuk penetapan kinerja berikutnya dalam masa perjanjian kerja.

(3) PPPK yang menduduki JF yang tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PPPK.

Download Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2019

Bagi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK) yang baru saja diangkat atau yang ingin mempersiapkan diri mencalonkan menjadi PPPK, haruslah dipelajari Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2019. dibawah ini kami sertakan preview dan link downloadnya.


Permenpan RB No 14 Tahun 2019 Tentang Pembinaan PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional


Download File :
Itulah kiranya berbagi file dan informasi mengenai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembinaan PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Semoga bermanfaat.
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »